Ini merupakan tugas geografi pertanian yang disuruh buat translate dari buku karangan siapa gitu saya lupa, tujuannya gue ngepost ini, ya barang kali ada yang bermanfaat buat yang butuh referensi ini...
But substantial areas have been added by the colonization of hitherto unpopulated or sparsely populated waste land. Such schemes invariably require the support of the state, for on poor land the cost of clearing the land, providing irrigation and building roads is beyong the individual. There are a variety of reason for state support of such schemes. In some cases it is to provide a cash crop to export, as in the case of the gezira cotton scheme in the sudan, and in many of the irrigated projects in the savanna interiors of west Africa. Elsewhere the reclamation of new land is for welfare reasons. For example, in india after independence there was a need to provide land for the rufegees of partition, and the Indian government has continued to try and supply farms for the landless. About half those settled on the state colonization schemes has been to increase food output for a rapidly growing population. Government-sponsored colonization schemes have had an apparently important contribution to make in Asia. Thus, between 1950 and 1963, 200,000 colonists from java were settled in Sumatera; in Malaysia over half a million were resettled during the Emergency, 1949-53, and further 20,000 in more peaceful conditions, 1956-64. In Ceylon 128,823 ha were reclaimed, mainly in the Dry Zone, between 1947 and 1966. By far the largest schemes have been in india
Where, from independence to 1971, 600,000 ha were brought into cultivation, providing homes for 800,000 people. But however large this may seem, it is a minute fragment of india’s cultivated land, and an even smaller fraction of rural population growth in this period. Some have argued that extension of the cultivated area is too expensive, and thet money would be better spent supporting the more intensive farming of existing cropland. But this of course neglects the welfare aims of colonization schemes.
Immediately after the second World War, it was thought by many that a better standard of living and higher productivity in agriculture were only possible if land reform was carried out. There were several strands of thought behind this contention. First was obvious injustice of the unequal distribution of landownership in many countries. In many Latin American states much of the land was-and still is- concentrated in a small number of large estates, while the bulk of the rural population had too little land for a reasonable living, or none at all. Even where land ownership was not so inequably distributed, it was argued that tenancy was unjust, and that farmers who owned their land would be more efficient and productive. Thus the last fifty years have seen wholesale changes in landownership in the developing world.
The most radical changes have come in those countries which have come under Communist rule, most notably China and Eastern Europe. Here, the landlord was first expropriated, anf the peasant given the land. Then the peasant farms were grouped in collectives. But there were almost as radical changes elsewhere, for example in Iran beginning in 1951, or Kenya after independence. Some of the almost impressive results of land reform can be seen in Taiwan. Reform began with acts in 1951 that provided the tenant with security and controlled rents. In 1953 the government compulsorily purchased private land in holdings above 6 ha of wet-rice land and 12 ha of dry land, and provided purchasers with comfortable credit terms. As a result the proportion of farm land cultivated by owner-occupiers rose from 56 percent of the total in 1948 to 86 percent in 1959. Taiwan has achieved a remarkable rate of productivity increase in agriculture since the land reform.
CONCLUSIONS
It is impossible in such a short space to do more than touch upon the widespread influence of the state in agriculture. There are few parts of the world where the state has not influenced the spatial pattern of farming, either by encouraging land settlement in particularregions, protecting particular products, or encouraging new farming methods. It is a factor that cannot be neglected by the agricultural geographer.
di bawah ini merupakan terjemahannya (selamat menyimak dan mengcopas) :
Kolonisasi Lahan dan perubahan lahan
Di Negara berkembang, permasalahan berpusat pada produksi makanan, dan Negara sering menyediakan asistan untuk kenaikan produksi. Tapi disana banyak masalah yang tidak pernah habis. Hampir seluruh Negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang besar menggantungkan pertanian sebagai kehidupannya; tingginya angka pertumbuhan dan sedikitnya keberuntungan lapangan pekerjaan di luar pertanian. Sebuah keberadaan hidup sangat dibutuhkan, oleh karena itu, untuk menyediakan petani yang tidak mempunyai lahan ada 2 cara yang dapat dilakukan. Pertama, lahan yang dimiliki sedikit oleh pemiliknya dan memiliki unit lahan yang luas. Lahan ini dapat dibeli atau diurus oleh Negara dan dibagi menjadi bagian yang kecil untuk petani yang tidak memiliki lahan. Kedua, lahan yang tidak digunakan untuk pertanian dapat diakui dan petani yang tidak memiliki lahan dapat memakai untuk bertani. Negara mempunyai banyak peran seperti di banyak Negara Afrika-Asia dan Amerika Latin sejak 1950.
Sejak perang dunia kedua, pertumbuhan yang sangat tinggi terjadi di bagian penanaman pokok di Negara Berkembang. Beberapa kasus ini telah terbukti oleh pertumbuhan yang tinggi pada lahan dengan menggunakan system penanaman campuran ganda; beberapa waktu yang lalu telah melibatkan desa yang memiliki lahan yang sedikit tetapi lahan dengan material yang telah ditambahkan oleh kolonisasi sampai sekarang tidak berpenghuni atau jarang penduduknya padang gurun. Skema seperti ini selalu membutuhkan dukungan dari negara, untuk biaya pembukaan lahan, penyediaan irigasi dan jalan bangunan individu. Ada berbagai alasan untuk dukungan negara skema tersebut. Dalam beberapa kasus adalah untuk menyediakan hasil panen ekspor, seperti dalam kasus skema kapas Gezira di sudan, dan dalam banyak proyek irigasi di interior savana di Afrika Barat. Di tempat lain reklamasi lahan baru adalah untuk alasan kesejahteraan. Sebagai contoh, di India setelah kemerdekaan ada kebutuhan untuk menyediakan lahan untuk rufegees partisi, dan pemerintah India terus mencoba dan memasok peternakan untuk lahan tak bertuan. Sekitar setengah mereka menetap di negara skema kolonisasi yang telah meningkatkan produksi makanan untuk populasi yang berkembang pesat. Didukung oleh pemerintah skema kolonisasi memiliki kontribusi yang tampaknya penting untuk di Asia. Dengan demikian, antara tahun 1950 dan 1963, 200.000 kolonis dari jawa yang menetap di Sumatera; di Malaysia lebih dari setengah juta dimukimkan kembali selama Darurat, 1949-53, dan selanjutnya 20.000 dalam kondisi yang lebih damai, 1956-64. Di Ceylon 128.823 ha direklamasi, terutama di Zona Cleaning, antara 1947 dan 1966. Sejauh ini skema terbesar telah di india = dimana, dari kemerdekaan hingga 1971, 600.000 ha diubah menjadi pembudidayaan, menyediakan rumah bagi 800.000 orang. Tapi bagaimanapun kemungkinan besar ini terlihat, itu sebagai bagian tanah di india yang dibudidayakan, dan bahkan sebagian kecil dari pertumbuhan penduduk pedesaan di periode ini. Beberapa berpendapat bahwa perluasan daerah pertanian terlalu mahal, dan uang ini akan lebih baik dihabiskan untuk mendukung pertanian yang lebih intensif dari lahan pertanian yang ada. Tapi ini tentu saja mengabaikan kesejahteraan yang pada dasarnya bertujuan untuk skema kolonisasi.
Setelah Perang Dunia II, diperkirakan banyak bahwa standar hidup yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi di bidang pertanian hanya mungkin terjadi jika reformasi tanah dilakukan. Ada beberapa ide pemikiran di balik anggapan ini. Pertama adalah ketidakadilan nyata dari ketimpangan distribusi kepemilikan tanah di banyak negara. Di banyak negara Amerika Latin banyak tanah -dan masih- terkonsentrasi di sejumlah kecil perkebunan besar, sedangkan sebagian besar penduduk pedesaan memiliki tanah terlalu sedikit untuk hidup lebih baik, atau tidak sama sekali. Bahkan di mana kepemilikan tanah tidak begitu nyata didistribusikan, pernyataan ini menyebutkan bahwasanya adanya sewa yang tidak adil, dan mengindikasikan bahwa petani yang memiliki tanah sendiri dapat lebih efisien dan produktif. Dengan demikian, lima puluh tahun terakhir terlihat adanya perubahan lahan pada kepemilikan tanah di negara berkembang.
Perubahan paling radikal telah datang di negara-negara yang beru merdeka di bawah aturan Negara paham komunis, terutama Cina dan Eropa Timur. Di sini, kepemilikan tanah pertama kali diambil alih, petani diberikan tanah. Kemudian lahan pertanian dan petani dikelompokkan dalam bagian-bagian. Tapi ada hampir sebagai perubahan radikal di tempat lain, misalnya di Iran pada awal tahun 1951, atau Kenya setelah kemerdekaannya. Beberapa hasil dari semuanya hampir mengesankan dari perubahan kepemilikan lahan yang dapat dilihat di Taiwan. Reformasi dimulai dengan tindakan pada tahun 1951 yang memberikan penyewa dengan harga sewa yang aman dan terkendali. Pada tahun 1953 pemerintah wajib membeli tanah swasta dalam kepemilikan di atas 6 ha lahan sawah dan 12 ha lahan kering, dan menyediakan pembeli dengan persyaratan kredit yang nyaman. Akibatnya proporsi lahan pertanian diusahakan oleh pemilik-penjajah meningkat dari 56 persen pada tahun 1948 meningkat menjadi 86 persen pada tahun 1959. Taiwan telah mencapai tingkat yang luar biasa dari peningkatan produktivitas di bidang pertanian sejak reformasi kepemilikan lahan.
KESIMPULAN
Tidak mungkin sedemikian singkat untuk melakukan lebih dari tatanan pada pengaruh luas dari negara di bidang pertanian. Ada beberapa bagian dunia di mana negara tidak dipengaruhi pola tata ruang pertanian, baik dengan mendorong penyelesaian tanah di daerah tertentu, melindungi produk tertentu, atau mendorong metode pertanian baru. Ini adalah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh ahli geografi pertanian.
*jangan lupa dicantumkan sumbernya (mungkin nnt sy cantumkan, dan ditanya ke dosen siapa pengarangnya) trmksh...
